MAJALENGKA (CU)-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka melakukan penyitaan aset milik tersangka Junaedi yang terjerat kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Sindangkasih Sugih Mukti Usaha (PDSMU) milik Pemkab Majalengka, Jum’at (9/4/2021).

Aset milik mantan Dirut PDSMU yang disita itu berupa bangunan dengan SPT PBB dengan luas tanah 294 m2 bangunan 65 m2, berlokasi di lokasi Bok Baros Desa Cipinang Kec Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka H.Dede Sutisna SH. MH didampingi Kasi Pidsus Guntoro J Saptodie SH. MH dan Kasi Intelijen Elan Jaelani. SH MH menuturkan jika penyitaan ini berdasarkan Surat Perintah Nomor : 03/M.2.24/Fd.1/04/2021 tanggal 07 April 2021.

Ini berdasarkan hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Kasus dugaan penyalahgunaan dana usaha PD.SMU ini terdapat kerugian negera sebesar Rp. 1,99 Milyar.

“Kami telah menyita uang tunai sebesar Rp. 650 juta. Penyitaan aset ini sebagai barang bukti agar tidak dipindah tangan,”katanya.

Kemudian, lanjut dia, terhadap barang bukti yang disita ini untuk menentukan harga aset tersebut, nantinya akan ditaksir ke kantor jasa penilai penyitaan dihadiri o keluarga dan disaksikan kepala desa setempat.

“Alhamdulillah penyitaan berjalan dengan lancar berkat bantuan dari keluarga tersangka dan aparat pemerintah desa,”ujarnya.

Kasi Intelijen Elan Jaelani SH.MH sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka karena, ia diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun.

Selain itu, penahanan sendiri dilakukan
karena dihawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana.

“Penahanan sendiri dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan dan persidangan di Pengadilan Negeri Majalengka. Sebelum dilakukan penahan, kami lakukan swab rapid antigen terhadap tersangka dan hasil negatif Covid-19. Karena sebelumnya, yang bersangkutan terpapar virus corona,”ungkapnya.

Kasi Pidsus Guntoro menambahkan,
saat ini jaksa penyidik telah berhasil menyita uang sekitar Rp. 650.700.000, dan masih melangsungkan kegiatan aset tracing harta benda tersangka. Hal ini guna menutupi kerugian negara yang terjadi pada kasus di BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majalengka.

“Kami memohon bantuan dan doa kepada masyarakat Majalengka agar bisa cepat berhasil mengembalikan kerugian keuangan negera, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Majalengka,”paparnya.

Dia mengingatkan, agar pengelolaan BUMD dilakukan dengan baik dan benar, sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi Pemkab Majalengka.

“Kami menyarankan agar satuan pengawas internal di setiap BUMD bekerja secara profesional, sehingga penyimpangan-penyimpangan keuangan bisa diminimalisir,”tukasnya.

(jejep / jhon)