INDRAMAYU (CU) – Kecamatan Losarang dan Kecamatan Cikedung tidak masuk dalam wilayah administratif Calon Daerah Kabupaten Indramayu Barat.

Tidak masuknya dua kecamatan ini rupanya menimbulkan reaksi dari warga masyarakat.

Pasalnya, sejak awal perjuangan pembentukan Kabupaten Indramayu Barat pada tahun 1999 lalu, warga di dua kecamatan tersebut menjadi salah satu yang paling lantang bersuara.

Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), Sukamto mengatakan, tidak bisa masuknya dua kecamatan tersebut karena terbentur regulasi.

“Di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, cakupan luas wilayah daerah pemekaran tidak boleh lebih besar dari daerah induknya,” ujar dia, Senin (19/4/2021).

Sukamto menjelaskan, dalam undang-undang tersebut diatur perbandingan antara daerah pemekaran dan daerah induk, yaitu 40:60 persen.

Jika dua kecamatan tersebut tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Indramayu, maka daerah pemekaran akan jauh lebih luas dari pada daerah induknya.

“Meskipun di kita cuma 12 kecamatan dan di induk 19 kecamatan, tapi tetap lebih luasan di Indramayu Barat,” ujar dia.

Masih dijelaskan Sukamto, persoalan ini pun sudah dibahas lebih dalam oleh pihaknya bersama Bupati Indramayu yang saat itu masih dijabat Supendi.

Hasil pembahasan itu menghasilkan tiga poin, pertama Kabupaten Indramayu Barat tidak mungkin dipaksakan sebanyak 12 kecamatan karena luas wilayahnya nanti akan lebih besar dari Kabupaten induk.

Poin kedua, dengan menghilangkan Kecamatan Losarang untuk masuk ke Kabupaten induk, namun hasilnya tetap masih lebih luas Kabupaten Indramayu Barat dengan perbandingan 53:47 persen.

Lanjut Sukamto, poin ketiga, dengan menghilangkan Kecamatan Losarang dan Cikedung untuk masuk ke Kabupaten induk, hasil perbandingannya adalah 43:57 persen, atau dengan kata lain lebih luas Kabupaten induk.

“Ini juga sebenarnya belum 40:60 persen tapi masih dalam batas toleransi,” ucapnya.

Dalam hal ini, Sukamto meminta kerelaan dari masyarakat di Kecamatan Losarang dan Cikedung menerima keputusan tersebut karena susah menjadi regulasi yang ditentukan pemerintah.

Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar sudah menandatangani persetujuan pemekaran untuk wilayah Kabupaten Indramayu Barat.

Penandatangan yang dilakukan pada Jumat (16/4/2021) kemarin itu resmi menjadikan Kabupaten Indramayu Barat sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).

Sekedar informasi, Calon daerah Kabupaten Indramayu Barat nantinya akan memiliki luas 933 kilometer persegi, terdiri dari 10 kecamatan dan 95 desa.

Jumlah penduduknya ada sebanyak 676 ribu jiwa, yakni meliputi Kecamatan Kroya, Haurgeulis, Gantar, Gabus Wetan, Terisi, Kandanghaur, Bongas, Anjatan, Sukra, dan Kecamatan Patrol.

Adapun untuk wilayah ibu kota Kabupaten Indramayu Barat, dipilih Kecamatan Kroya.

(ali s / jhon)