INDRAMAYU (CU) – Polemik internal DPD Partai Golkar Indramayu belum juga selesai.

Kabar terbaru, kekisruhan kembali terjadi saat digelarnya rapat konsolidasi di Sekretariat DPD Partai Golkar Indramayu pada Kamis (22/4/2021) sore.

Dalam rapat itu, Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, Kusnadi diketahui diusir paksa oleh belasan Pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) yang hadir.

Adapun penyebab kisruh itu diduga karena adanya surat yang dilayangkan kepada pengurus kecamatan dianggap tidak sah.

Pasalnya, dalam rapat konsolidasi yang seharusnya merupakan kegiatan internal juga mengundang kader yang sudah pindah ke partai lain.

Selain itu, pengurus PK juga mempertanyakan legalitas surat tersebut karena hanya ditandatangani Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu saja tanpa adanya tanda tangan Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu.

Para pengurus PK beranggapan, bahwa hal tersebut dianggap sudah melenceng dan melanggar aturan partai.

Adu mulut pun tak terelakan hingga Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, Kusnadi diusir paksa dari sekretariat.

“Para pengurus kecamatan Partai Golkar Indramayu ini sangat kecewa dengan sikap plt Ketua DPD Partai Golkar Kusnadi yang dianggap otoriter dan tidak mau mengikuti prosedur administrasi kepartaian serta telah cacat karena melanggar aturan partai,” ujar salah satu pengurus PK Partai Golkar Indramayu, Suhendri melalui keterangan tertulis yang diterima Cirebonupdate.com, Minggu (25/4/2021).

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu, Kusnadi membenarkan hal tersebut.

Ia mengaku mendapat ancaman dalam kejadian tersebut.

Menurutnya, dalam agenda tersebut ia ingin mengklarifikasi soal masalah yang dipersoalkan pengurus PK.

Yakni, soal SK PK Partai Golkar Indramayu yang sudah habis masa jabatannya.

“Saya ditunjuk Partai untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, jika Plt Ketua DPD tidak berwenang untuk melakukan pergantian Ketua PK sebagaimana dalam ketentuan Juklak nomor 2 DPP PG tahun 2020, BAB 14 tentang aturan peralihan ayat 151, lalu mereka mengklaim 11 Ketua PK bentukan Plt Ketua Giri,” ujar dia.

(ali s / jhon)