KABUPATEN CIREBON (CU)- Sedikitnya 9 orang aktifis Cirebon melakukan aksi jalan kaki (longmarch) dari Cirebon menuju Istana Negara (Jakarta). Aksi yang dilakukan oleh aktifis Cirebon ini sebagai upaya menuntut pemerintah agar segera membuka sekolah tatap muka dan menggantikan kegiatan belajar secara daring.

“Aksi longmarch Cirebon Istana Negara oleh Ormas, LSM, OKP se_Kota dan Kabupaten Cirebon hari ini sudah masuk Jakarta, dari 11 Orang perwakilan tersisa 9 Orang saja yang masih melanjutkan longmarch dan 2 orang peserta gugur karena kesehatan yang tidak memungkinkan,” ujar Qorin Magelung Sakti kordinator aksi longmarch saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler nya, Rabu (5/5/2021).

Dikatakan Qorib, aksi longmarch ini bertujuan untuk menuntut Presiden Jokowi segera membuka sekolah tatap muka langsung. Karena Sekolah Online sudah menyengsarakan dan tidak sesuai dengan Karakter Bangsa.

“Sekolah Online ini harus segera diakhiri dan ditutup lalu dikembalikan ke Sekolah Tatap Muka Langsung, karena Sekolah Online ini lebih banyak mudhorotnya dan banyak menghilangkan budaya Nusantara. Kenapa kami melakukan aksi ini dengan jalan kaki, karena kami ingin menunjukan kepada publik bahwa Indonesia Baik Baik Saja tidak seperti yang dikatakan oleh pemerintah,” tandas pria yang juga sebagai ketua LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia) tersebut.

Ditambahkan Qorib, dirinya bukan tidak percaya kepada Pandemi Covid 19 ini, tapi jangan kebiri Pendidikan dan jangan bungkam Pendidikan Anak Bangsa. Dengan mengorbankan Pendidikan, pihaknya juga akan menantang Bapak Presiden Jokowi atas dasar Keadilan beranikah menutup Pondok Pesantren jika memang Sekolah menjadi alasan cluster penyebaran virus tersebut.

Senada dengan Qorib, tokoh Pemuda Kota Cirebon yang juga sebagai Sekjen BAPERA – Barisan (Pemuda Nusantara.red) Dody Dosanto, mengatakan, sekolah Online ini sangat tidak beradab dan tidak miliki pondasi yang kuat dalam membangun Nasional Caracter Building dan ini sungguh tidak elok serta membunuh Generasi Anak Bangsa.

“Oleh sebab itu Kami dari Aliansi ORMAS, LSM dan OKP menuntut dan mendesak Presiden Jokowi agar membuat keputusan tegas, meski dalam beberapa hari ini kami mendengar sudah dikeluarkannya SKB 4 Mentri namun isi SKB 4 Menteri itu tidak memiliki jaminan kepada pemerintah daerah berani membuka sekolah tatap muka,” tambahnya.

(dede kurniawan / jhon)