KOTA CIREBON (CU)-Terkait penyekatan mudik, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Joko memantau Pos Penyekatan Mudik dari Cikampek hingga Kota Cirebon dan akan diteruskan ke Jawa Tengah.

Dalam pemantauan Pos Penyekatan Krucuk Kota Cirebon, Joko mengatakan, dari pemantauan mulai Cikampek sampai ke Cirebon di pos check point, hampir di setiap kota kabupaten yang dilewati, aparat gabungan berkolaborasi. Menjalankan instruksi pengecekan larangan mudik.

“Prinsipnya kita tidak mungkin menahan 100 persen, tapi ikhtiar pemerintah harus juga dibarengi pengorbanan masyarakat untuk tidak mudik,” tutur Joko, Jumat (7/5/2021).

Selain itu Joko juga menyampaikan, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi.

Dia membandingkan kondisi Indonesia dengan India. Andai tidak ada larangan, Indonesia bisa saja mengalami out break.

“Kalau ini tidak ada larangan, ada hampir 20 juta orang yang akan melakukan mobilisasi. Ingat di India itu hanya 5 juta orang yang melakukan upacara keagaman, dan hari ini sistem kesehatannya kolaps,” tukas Joko didampingi, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH.

Joko juga mengapresiasi, dan memberikan dukungan moral kepada petugas di lapangan. Dia juga menyebutkan bawa situasi mudik 2019, 2020 dan 2021 sangat berbeda.

Pada tahun 2019 memang belum ada pandemi. Sedangkan 2020, ada ketaatan dari masyarakat karena faktor ketakutan penyebaran covid-19.

Situasinya jadi lebih pelik tahun ini. Mengingat masyarakat sudah pada tahap ngeyel, ada euforia vaksin, dan merasa tidak apa-apa.

Karenanya, dia kembali mengingatkan agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk mudik. Sedangkan untuk petugas di lapangan agar melakukan pendekatan persuasif larangan.

“Jakarta ke Cirebon saja ada 15 titik penyekatan, silakan saja kalau terus-terusan memaksa mudik. Menyusahkan diri sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH juga meminta masyarakat untuk tidak memaksakan mudik. Sebab, pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah adanya pergerakan.

“Pemerintah tidak main-main, karena tidak ingin masyarakat Indonesia mengalami kesusahan akibat tidak mau bersabar tidak mudik sebelum pandemi berakhir,” pungkasnya.

(arifin / jhon)