KABUPATEN CIREBON (CU) Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan, salah satu kendala dari pelaksanaan Pilwu ini adalah belum keluarnya Peraturan Bupati Cirebon terkait pelaksanaan Pilwu. Peraturan Bupati, ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilwu nanti.

Menanggapi itu, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) juga terus berupaya memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon agar pelaksanaan Pilwu nanti bisa berjalan aman, kondusif dan dapat menghasilkan pemimpin tingkat desa yang sejalan dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

“Ada beberapa poin yang masih kami upayakan saat ini, ini berkaitan dengan kondusif desa pada pelaksanaan Pilwu nanti, salah satunya adalah perangkat desa yang mau maju dalam kontestasi Pilwu harus mundur dari jabatannya,” ujar ketua FKKC, Muali, saat dikonfirmasi, Kamis (27/5/2021).

Dikatakan Muali, banyak pengalaman yang terjadi, manakala perangkat desa yang maju dalam Pilwu namun setatusnya hanya cuti, bukan mengundurkan ini jelas akan mengganggu kinerja dari pemerintah desa kedepan, karena adanya perbedaan arah politik antara Kuwu dan perangkat desa nya.

“Jangan sampai kondisi seperti ini (perbedaan arah politik antara Kuwu dan perangkat desa.red) kembali terjadi dan justru menimbulkan banyak permasalahan nantinya, tidak hanya itu yang paling jelas nanti adanya kesenggangan antara perangkat desa satu dengan yang lainnya,” katanya.

Selain masalah perangkat desa, yang disoroti FKKC, menurut Muali adalah tidak adanya pelatihan khusus untuk Kuwu terpilih sebelum Kuwu tersebut dilantik, diirnya akan mengupayakan agar pelatihan khusus untuk Kuwu terpilih ini bisa dilaksanakan sebelum para Kuwu ini mengemban amanah untuk menjalankan kepemimpinan ditingkatkan desa.

“Pelatihan ini semacam pendidikan kepribadian dan juga penyamaan visi dan misi dalam membangun desa, dengan harapan nanti kedepan Kuwu tidak semena-mena dalam menjalankan tugas nya,” tambahnya.

Editor : Jhon