MAJALENGKA (CU) – DPRD Kabupaten Majalengka mendukung rencana kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) yang akan menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di tengah Pandemi Covid-19.

Ketua DPRD kabupaten Majalengka Drs H Edy Annas Djunaedi MM berpesan kepada Dinas Pendidikan selaku penyelenggara agar mempersiapkan secara matang. Misalnya soal vaksinasi seluruh tenaga pendidik (guru) yang harus dituntaskan, hingga perhatian penuh kepada anak didik pada KBM di masa pandemi Covid-19 ini.

“Secara teknis kesehatan dan keselamatan anak diutamakan. Kami mendukung. Apalagi banyak orang tua yang mengeluhkan lamanya belajar daring. Prokes dan protap harus diutamakan juga. Saat ini juga sudah ada beberapa sekolah yang memulai PTM,” kata Politisi PDIP di kantornya, Senin (7/6/2021).

Ketua komisi IV DPRD kabupaten Majalengka, H Hanurajasa Tatang Riana menambahkan PTM sejatinya sudah berlangsung pada tingkatan kelas VI dan IX saat ujian berlangsung beberapa bulan lalu. Artinya dari pelaksanaan yang sudah berlangsung ini ada evaluasi terkait aktivitas khususnya prokes Covid-19.

“Sekarang dilihat evaluasi itu sebelum ujian terutama bagi kelas IX dan kelas VI itu. Pembelajaran luring ini tentu kembali terjalinnya emosional antara guru dan murid,” tambahnya.

Menurut politisi PAN asal desa Leuwimunding ini, dari pelaksanaan yang sudah berlangsung tersebut pihaknya tidak mendengar adanya kasus. Namun demikian, kedepannya tetap harus menjaga prokes tersebut. Pihaknya mengapresiasi respon baik dari para orang tua yang mengaku sudah jenuh karena setahun ini anak-anaknya berjalan dirumah sehingga terbebani.

Dinas pendidikan harus bisa lebih menyempurnakan dari pelaksanaan prokes. PTM secara menyeluruh bukan hanya SD dan SMP tetapi SMK instruksi Dinas Pendidikan provinsi Jawa barat juga sudah memantapkan tahun ajaran baru semuanya bakal digelar tatap muka.

“Dari sisi teknis mungkin sedikit pengurangan jam belajar, tidak ada istirahat. Seperti menghindari kerumunan. Itu yang akan di evaluasi karena saat ini sudah berjalan efektif atau tidak,” jelas anggota Dewan Pendidikan kabupaten Majalengka ini.

Pihaknya menyatakan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Teknis kewenangan dinas pendidikan untuk segera menyempurnakan pelaksanaan kedepannya.

Editor : Jhon